Asistensi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Sipetahana Untuk Mencegah Penyalahgunaan Anggaran

##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Published Jul 21, 2025
https://doi.org/10.61124/1.renata.184
Download
PDF
Statistic

Downloads

Download data is not yet available.
Vol. 3 No. 2 (2025): Renata - Agustus 2025

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Khy'sh Nusri Leapatra Chamalinda
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
Rahmawati Rahmawati
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Abstract

Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel sangat krusial dalam mendorong kesejahteraan masyarakat desa. Di Kabupaten Sampang, masih banyak desa menghadapi permasalahan rendahnya kapasitas aparatur dan lemahnya pengawasan internal, yang mengakibatkan penyalahgunaan anggaran. Untuk mengatasi hal ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang menginisiasi program SIPETAHANA (Asistensi dan Pembinaan Tata Kelola Desa untuk Mencegah Penyalahgunaan Anggaran Desa). Program ini menyasar desa-desa yang tergolong rawan berdasarkan enam indikator dan dilaksanakan dalam tiga tahapan: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pada tahun 2025, sebanyak 8 desa telah dibina melalui program ini, dan hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan skor kepatuhan dan pemahaman aparatur desa terhadap tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. SIPETAHANA memperkuat peran Inspektorat tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pembina tata kelola desa yang efektif.


 

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

  1. Alfaruqi I, Kristianti I. Analisis potensi kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa (studi: Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah). Jurnal Akuntansi Maranatha. 2019;11(2):199?210. doi:10.28932/jam.v11i2.1915.
  2. Widianto A, Sari YP. Otonomi desa dan efektifitas dana desa (studi kasus pada Desa Dukuhjeruk Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes). Jurnal Online Insan Akuntan. 2019;4(2):209?22.
  3. Astini Y, Fauzi AK, Widowati. Determinan yang mempengaruhi berhasilan pengelolaan keuangan desa. Valid Jurnal Ilmiah. 2019;16(1):29.
  4. Hanifah SI, Praptoyo S. Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDes). Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi. 2015;4(8).
  5. Husna S, Abdullah S. Kesiapan aparatur desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa secara akuntabilitas sesuai Undang?Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (studi pada beberapa desa di Kabupaten Pidie). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). 2016;1:282?93.
  6. Indrianasari NT. Peran perangkat desa dalam akuntanbilitas pengelolaan keuangan desa (studi pada Desa Karangsari Kecamatan Sukodono). Assets. 2017;1:29?46.
  7. Istiqomah S. Efektivitas kinerja badan permusyawaratan desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Kebijakan dan Manajemen Publik. 2015;3(1):1?18.
  8. Kholmi M. Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang). Journal of Innovation in Business and Economics. 2017;7(2):143?52. doi:10.22219/jibe.vol7.no2.143-152.
  9. Kodirin K. Pendampingan penyusunan laporan keuangan UMKM Tekat Tiga Dara Pekanbaru. KUAT: Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan. 2019;1(3):194?7. doi:10.31092/kuat.v1i3.633.
  10. Liando LY, Lambey L, Wokas HRN. Analisis pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi. 2017;5(2):1474?83.
  11. Pratiwi DN, Muliasari D. Pendampingan pengelolaan keuangan desa guna meningkatkan akuntabilitas di Desa Mlandi Wonosobo. Jurnal Ilmiah Pangabdhi. 2020;6(2):158?62. doi:10.21107/pangabdhi.v6i2.7506.
  12. Raharjo T, Khusnaini K. Asistensi pembuatan laporan keuangan berbasis Android bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat. 2018;2:75. doi:10.30656/jpmwp.v2i2.768.
  13. Suswanto B, Windiasih R, Sulaiman AI, Weningsih S. Peran pendamping desa dalam model pemberdayaan masyarakat berkelanjutan. Jurnal Sosial Suderman. 2019;:40?60.
  14. Syam BZF, Evayani E, Iskandarsyah I, Afrianandra C, Dinaroe D, Halim H. Pelatihan akuntansi dan manajemen keuangan bagi pengawas dan pengurus koperasi kopi di Aceh. KUAT: Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan. 2018;1(2):131?6. doi:10.31092/kuat.v1i2.474.
  15. Utomo KS, SS, Suharto DG. Analisis good governance dalam pengelolaan keuangan desa. Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik. 2018;13(1):50. doi:10.20961/sp.v13i1.22924.
  16. Wida S, Supatmoko D, Kurrohman T. Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa?desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. E?Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi. 2017;4:148. doi:10.19184/ejeba.v4i2.5356.
  17. Yatminiwati M. Implementasi pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Th. 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak. 2017;1(1):1?10.